Penawaran Pinjaman Via SMS Melanggar Aturan

Posted on

Jaman dulu biasanya kita sering mendapatkan penawaran pinjaman KTA atau kredit via email atau berupa brosur. Namun akhir-akhir ini marak penawaran pinjaman melalui SMS ke nomor seluler. Pasti sangat menjengkelkan jika setiap hari kita menerima SMS tersebut dan pasti sangat mengganggu.

Perusahaan Fintech ilegal kadang melakukan berbagai cara untuk mendapatkan nasabah, sebenarnya bukan barang baru. Kendati begitu, stigma konsumen soal Fintech masih fokus pada pinjaman online semata. Fintech abal-abal pun pun memperburuk industri yang mulai berkembang ini. 

Kasus penawaran pinjaman via SMS berujung penipuan

Contoh Salah satu SMS yang semakin marak beredar adalah, “Kami menawarkan pinjaman berbasis online dengan bunga cuma 2 persen per tahun. Minimal pinjaman Rp 5 juta sampai Rp 130 juta. Jika minat silakan chat WA. Cepat dan Amanah 100 persen.”

Melihat bunganya yang di bawah bunga bank, tentu ini menggiurkan, dan pasti banyak yang tergoda untuk mengajukan pinjaman, seperti beberapa kasus berikut ini :

Pria yang mengaku dari Kota Malang Jawa Timur ini mengatakan kantornya melayani seluruh Indonesia. “Proses cepat, 2-3 jam langsung ACC. Tanpa agunan, tanpa survei, bunga tetap dua persen pertahun. Pinjaman minimalnya Rp 5 juta dan maksimal Rp 200, untuk masa tenor atau angsuran satu tahun sampai lima tahun,” ujarnya.

Ketika BPost menanyakan persyaratan, dia langsung memaparkan cara pengajuan pinjaman melalui WhatsApp. “Tinggal foto KTP, kartu keluarga dan buku rekening yang masih aktif, isi formulir dan menyetorkan biaya deposit sementara untuk pencairan pinjaman,” katanya.

Saat ditanya soal biaya deposit, dia menjelaskan itu biaya admin sekaligus penganti tanda tangan nasabah yang bersifat sementara. “Nanti dikembali bersamaan dengan pencairan pinjaman,” ujarnya.

Lain lagi dengan tawaran yang disampaikan Jaim. Ini berawal dari SMS yang diterima BPost. “Dana multiguna agunan BPKB Motor/Mobil/Pickup/Truck Resmi, cepat. Bunga 0,86 tanpa BI Check,” begitu bunyi pesan penawarannya.

Saat dihubungi, Jaim menjelaskan syarat pinjamannya yakni KTP, KK, PBB dan rekening tiga bulan terakhir. Dia meminta reporter BPost untuk mengisi data agar simulasi perhitungan dana pinjaman bisa dihitung. Di antaranya nama, kota, tipe unit kendaraan, tahun dan tenor. Sekitar 10 menit menunggu simulasi hitungan dikirimkannya. “Estimasi kalau pinjam Rp 7 juta 12 x 876 rb, ini angsurannya pak,” katanya.

Jaim mengatakan pembayaran angsuran bisa ditransfer. “Jadi kapan bisa kami surve?” katanya.

Beberapa warga yang ditemui BPost berbeda menyikapi SMS berisi tawaran pinjaman itu. Yahya, warga Lianganggang, Banjarbaru, mengaku mendapat banyak penawaran melalui pesan pendek. Namun dia lebih tertarik menggunakan aplikasi. Alasannya faktor kemudahan dalam prosesnya. Selama tiga bulan terakhir ini dia sudah beberapa kali melakukan pinjaman untuk modal usaha sehari-hari.

Irha (23) adalah seorang pekerja swasta. Sebagai wanita karir yang masuk generasi millenial, ia tidak asing dengan penggunaan teknologi. Soal transaksi dana untuk membeli kebutuhan sehari-harinya, ia kerap melakukannya via smartphone. Sekadar membeli paket internet misalnya, ia lebih sering melakukannya di e-commerce atau via aplikasi Grab.

Irha adalah generasi natif pengguna jasa teknologi finansial yang kini dikenal banyak orang sebagai Fintech. Kerap kali pengguna terjebak dengan arti Fintech yang sebenarnya. Bagi sebagian orang, Fintech semata-mata hanyalah jasa atau institusi yang menawarkan kredit atau pinjaman online. Padahal sejatinya, Fintech adalah industri yang masif di sektor keuangan yang memanfaatkan perkembangan Teknologi Informasi. Produk dan jasanya beragam dan lumrah kita pakai sehari-hari seperti, e-banking, OVO, GoPay, Pay by QR, e-money, dan lain-lain.

Pemahaman Irha soal Fintech pun masih kental soal pinjaman online. Meski Irha mengetahui soal layanan peer to peer landing, ia masih belum mau menggunakan layanan keuangan tersebut. Alasannya karena kebutuhannya masih belum menuntutnya untuk memanfaatkan jasa keuangan tersebut.

Seperti Irha, begitu pula dengan Diaz (25), rekan sekantornya. Ia mengenal Fintech sebatas pinjam-meminjam dana tanpa agunan berbasis online. “Jadi pinjam uang itu sudah tidak perlu repot-repot ke bank, karena ada Fintech ini orang-orang dipermudah lewat aplikasi,” ujar Diaz.

Diaz memang bukan pengguna langsung jasa peminjaman online ini. Hanya saja ia menyaksikan temannya yang pernah menggunakan jasa tersebut dan tahu cara kerja, manfaat, serta risikonya.

Anak-anak muda ini tahu bahwa zaman sekarang institusi keuangan cukup mudah mereka jangkau. Namun begitu, menurut mereka perlu pikir panjang dulu untuk memanfaatkannya. Apa yang sebenarnya terjadi?

Rasa percaya

Dari kasus di atas, sebenarnya kepercayaan pelanggan terhadap layanan digital Indonesia telah diselidiki lebih lanjut. Studi International Data Corporation (IDC) bersama Microsoft menemukan data menarik di tahun 2019 ini. Studi terhadap 457 konsumen di Indonesia dari usia 15-75 tahun menunjukkan, adanya kesenjangan kepercayaan pada konsumen dengan layanan digital. Haris Izmee, Presiden Direktur Microsoft Indonesia pun mendorong pemimpin bisnis untuk memahami faktor-faktor pendorong kepercayaan konsumen.

Ada lima faktor yang disorot penelitian ini, yaitu privacy, security, reliability, ethics, dan compliance. Di Indonesia, secara khusus kepercayaan konsumen terpusat pada tiga isu yakni, keamanan (87%), privasi (86%), dan etika (85%).

Berkaca pada kasus Irha dan Diaz, mereka menganggap bahwa ada pelanggaran privasi dan etika yang terjadi di industri Fintech di Indonesia. Irha merasa privasinya mulai terganggu ketika seringkali menerima pesan singkat berupa pinjaman online dari nomor yang tidak dikenalnya. Meski tidak ia baca semuanya, karena jumlahnya menumpuk hingga 300 SMS, ia merasa pesan-pesan tersebut “mengotori” notifikasi smartphone-nya.

Diaz juga mengalami persoalan serupa. Ia punya pengalaman unik, karena jasa finansial yang menghubunginya lewat SMS sampai tahu nama lengkapnya tanpa kesalahan eja. Ia menduga ada pelanggaran privasi dan transaksi data pribadi yang bermain di belakang sistem ini.

Padahal menurut studi IDC-Microsoft, mayoritas konsumen Indonesia (63%) akan merekomendasikan layanan digital terpercaya kepada orang lain.

Kebijakan pemerintah melalui OJK

Terkait Fintech, Pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah merilis daftar perusahaan Fintech Lending berizin dan terdaftar. Per 7 Agustus 2019, sudah ada 127 daftar Fintech yang bisa konsumen temukan. Selain itu OJK juga sudah menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan NO: 1/POJK.07/2013, Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

Konsumen masih belum banyak terpapar informasi peraturan ini. Di dalam POJK di atas sudah dijamin dalam Pasal 2 Huruf d, bahwa perusahaan jasa keuangan harus menjamin perlindungan kerahasiaan dan keamanan data/informasi konsumen.

Berarti jelas apabila konsumen menduga adanya penyelewangan data pribadi, seperti SMS dari nomor tidak dikenal, berarti tawaran itu mencederai kerahasiaan dan keamanan data konsumen, bagaimanapun cara mereka mendapatkan data Anda.

Berpedoman dari POJK tersebut, perusahaan Fintech yang terpercaya harus memberikan informasi produk atau layanan dengan jelas. Penjelasannya wajib dibuat secara tertulis dan isinya memuat manfaat, risiko, biaya produk atau layanan, syarat, dan ketentuan.

Sebenarnya, penyedia jasa keuangan maupun Fintech terdaftar di OJK, sudah banyak yang mentaati peraturan ini. Ada baiknya calon konsumen membaca bagian informatif di situs maupun aplikasi Fintech sebelum memutuskan untuk bertransaksi atau mendaftar. Mengambil salah satu contoh Fintech yang cukup besar di Indonesia, akulaku, pada website-nya, perusahaan ini dengan jelas dan runut menjelaskan manfaat, risiko, biaya, syarat dan ketentuan kepada calon konsumen mereka.

Konsumen pun harus cerdas dan tidak harus mudah percaya dengan jasa Fintech, utamanya promosi pinjaman dana tunai tanpa agunan melalui SMS. Dalam Pasal 19 POJK tertulis bahwa pelaku usaha jasa keuangan dilarang melakukan penawaran produk kepada konsumen melalui sarana komunikasi pribadi tanpa persetujuan konsumen. Artinya, Promosi produk Fintech tidak dibenarkan melalui saluran komunikasi melalui email, SMS, maupun voicemail.

Oleh sebab itu, kalau Anda selaku calon konsumen menerima email, SMS, maupun telepon dari jasa keuangan maupun Fintech tidak jelas, Anda berhak untuk tidak menerima ataupun tidak membalas pesan tersebut. Kemudian, apabila Anda merasa terganggu dan ingin ikut menyehatkan industri Fintech di Indonesia, agar tidak ada lagi calon konsumen terjebak Fintech abal-abal, Anda bisa melaporkannya

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *