EFEK JANGKA PANJANG MENJAMURNYA PINJAMAN ONLINE ILEGAL

Posted on

Walaupun sudah banyak korban dari praktek pinjaman online ilegal yang merugikan masyarakat, namun sepertinya keberadaan layanan pinjaman online ilegal ini masih banyak ditemukan. Mereka memanfaatkan ketidak tahuan masyarakat yang sangat membutuhkan pendanaan dengan iming-iming praktis dan cepat.

Sehingga akhirnya aplikasi pinjaman online ini pun terus tumbuh dan berkembang seperti jamur dimusim hujan.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam setahun terakhir, telah mencatat ada sekitar 1.087 perusahaan fintech ilegal yang beroperasi. Jumlah tersebut melebihi jumlah fintech legal yang terdaftar di OJK, yaitu sebanyak 113 perusahaan.

Sebelum mengunduh dan melakukan pengajuan pinjaman uang di fintech ilegal, sebaiknya calon nasabah berhati-hati  jika tak ingin kena masalah teror dan ancaman para penagih utang (debt collector) pinjaman online ilegal. Selalu membaca dengan teliti syarat dan ketentuan yang berlaku serta telusuri apakah perusahaan aplikasi penyedia pinjaman online itu sudah terdaftar di OJK. Karena biasanya pinjaman online ilegal tak mengikuti ketentuan cara penagihan utang ke nasabah dengan benar.

Imbasnya ketika telat membayar tagihan atau tidak melunasi utang, Anda harus siap-siap menghadapi teror dan ancaman pinjaman online ilegal ini. Seperti berikut ini berbagai cara penagihan utang pinjaman online ilegal yang sering meresahkan para nasabahnya diambil dari berbagai sumber.

  1. Teror setiap saat melalui panggilan telepon
  2. Menghubungi keluarga, kerabat, teman, hingga atasan tempat kerja yang ada di dalam data kontak ponsel
  3. Membuat grup WhatsApp yang berisi keluarga, kerabat, teman, hingga atasan kerja nasabah
  4. Menyebarkan foto nasabah sampai foto-foto berbau pornografi bila ada di dalam ponsel nasabah di dalam WhatsApp grup yang dia bikin
  5. Ancaman harus menjual ginjal hingga pelecehan seksual untuk melunasi utang
  6. Intimidasi melalui pesan singkat (SMS) ke seluruh nomor kontak yang ada ponsel
  7. Intimidasi dengan kata-kata penghinaan dan pelecehan

Itu tadi bermacam cara yang tidak pantas dan telah dilakukan oleh debt collector fintech pinjaman online ilegal saat menagih utang kepada para nasabahnya. Mereka sengaja meneror dengan harapan teror itu bisa membuat nasabah gentar dan segera melunasi utangnya.

Wajib kenali ciri-ciri pinjaman online ilegal ;

  1. Tidak mempunyai  izin resmi
  2. Tidak ada alamat kantor yang jelas
  3. Pemberian pinjaman sangat mudah
  4. Informasi bunga dan denda tidak jelas
  5. Bunga tidak terbatas
  6. Denda tidak terbatas
  7. Penagihan tidak mengenal waktu
  8. Akses ke seluruh data yang ada di ponsel
  9. Ancaman teror kekerasan, penghinaan, pencemaran nama baik, bahkan menyebarkan foto/video pribadi
  10. Tidak ada layanan pengaduan

Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso mengingatkan pentingnya memahami etika dalam dunia financial technology (fintech), terutama P2P Lending yang selama ini dinilai masih bermasalah. Etika penting diikuti oleh peminjam maupun pemberi pinjaman. “Etika tidak hanya untuk provider fintech saja, tetapi juga untuk peminjam.

Saya ada beberapa bukti, ada pelanggan yang mengajukan pinjaman sebanyak 20 kali dalam satu malam kepada provider berbeda. Kok bisa?” tutur Wimboh.

Tidak hanya itu, Wimboh mengingatkan agar para peminjam sadar diri terkait kemampuan membayar mereka. Karena itu perlunya meningkatkan edukasi dan banyak membaca informasi agar borrower dan lender punya pemahaman yang sama soal produk P2P lending.

Dia pun mengaku telah meminta asosiasi fintech untuk membuat kode etik yang berfungsi melindungi konsumer. Ini karena di masyarakat, sempat muncul kekhawatiran jika beberapa P2P lending menetapkan bunga teramat tinggi. Aplikasi fintech pun bisa diprogram mengetahui kontak pada telepon seluler milik peminjam. Hal ini sempat memunculkan masalah karena peminjam mendapatkan tekanan jika tak mampu membayar.

“Sebetulnya kami meminta asosiasi untuk mengidentifikasi siapa saya anggota yang menyediakan jasa fintech dan membuat kode etik. Tujuannya adalah untuk melindungi konsumen,” ujar Wimboh.

Bahkan OJK melakukan beberapa langkah-langkah untuk mengatur perkembang biakan fintech ilegal yang makin menjamur sekarang ini dan menutup akses transaksinya.

  • Penyetopan Layanan Fintech Ilegal oleh OJK

Meskipun pihak OJK telah mengklaim berhasil menyetop layanan fintech ilegal tersebut pada bulan Mei lalu. Namun pihak OJK mengakui, tidak mudah memberantasnya dalam waktu singkat. Karena kemudian layanan fintech serupa muncul makin banyak, karena mereka memanfaatkan kebutuhan masyarakat yang tergoda meminjam dana dengan alasan butuh dana darurat alias kepepet.

Dalam menghadapi fenomena tersebut, OJK mengimbau kepada masyarakat agar berhati-hati terhadap fintech P2P lending yang tidak terdaftar. OJK juga meminta masyarakat lebih cermat dalam melakukan konsumsi terhadap layanan jasa keuangan digital. Masyarakat diminta melakukan pengecekan saat bertransaksi digital dengan memastikan perusahaan fintech yang digunakan telah terdaftar resmi di OJK.

  • Perlunya aturan yang lebih ketat terhadap perijinan Fintech

Menurut OJK model bisnis berbasis pembiayaan masih memiliki risiko paling tinggi dalam dunia fintech. Selain itu model bisnis pembiayaan, risiko permasalahan yang muncul terkait keuangan atau pembiayaan sangat rentan terjadi. OJK akan terus melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang tata cara melakukan transaksi digital yang aman.

Sebenarnya di Indonesia sendiri ada proses perizinan yang dilakukan bahkan sampai pada cek kelayakannya. Namun karena tata kelola permodalannya tidak ketat seperti aturan perbankan sehingga akhirnya banyak penyedia layanan fintech ilegal menjadi seenaknya bertindak kepada nasabah yang telat menyelesaikan kewajibannya.

  • Pengawasan yang Lemah pada Fintech Ilegal

Pengamat ekonomi dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira mengatakan, masalah fintech ilegal muncul akibat kemampuan pengawasan OJK yang masih lemah. Menurutnya infrastruktur intelijen untuk mendeteksi fintech ilegal sama dengan mendeteksi investasi bodong. “Artinya, saran yang lebih sesuai adalah SDM (sumber daya manusia) dan sistem di direktorat pengawasan fintech harus ditambah,” ujar Bhima.

Selain itu pengamat teknologi informasi, Heru Sutadi berpendapat, bahwa perlu adanya koordinasi dan kerjasama antara Kementrian Komunikasi dan Informatika bersama pihak OJK. Dia menyarankan adanya  pengecekan secara algoritma aplikasi supaya tidak merugikan pihak nasabah atau peminjam. Masalah ini berkaitan dengan maraknya pertumbuhan fintech ilegal yang semena-mena dalam penghitungan bunga pinjaman yang bisa saja diakibatkan oleh tidak siapnya SDM dan tekhnologi yang mereka miliki untuk menghitung cicilan dan bunga pinjaman para nasabah. Bahkan bisa saja nasabah sudah membayar cicilan, tetapi tidak tercatat di sistem sehingga mengakibatkan hitungan bunga berbunga.

  • Diperlukan Infrastruktur yang memadai 

Memang tidak mudah bagi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menangani fintech ilegal atau P2P lending ilegal. Agar bekerja maksimal diperlukan infrastruktur yang memadai untuk memperkuat fungsi intelijen dan pengawasan fintech ilegal tersebut di masyarakat. Sebagai pencegahan OJK saat ini masih mengandalkan Satuan Tugas (Satgas) Waspada Investasi.

Dia juga mengatakan P2P lending yang terdaftar/berizin di OJK harus memenuhi aturan dan ketentuan POJK 77/POJK.01/2016 tentang penyelenggara jasa layanan pinjam meminjam berbasis teknologi. Pihaknya juga telah membatasi akses data fintech legal hanya microphone, lokasi, dan kamera yang dibutuhkan untuk kepentingan know your customer (e-KYC). Data lainnya selain microphone, lokasi dan kamera tidak boleh diakses.

  • Sanksi untuk Fintech Pinjaman Online Ilegal

Hukuman yang harus diterima bagi perusahaan fintech pinjaman online ilegal yang tidak patuh pada ketentuan yang berlaku yaitu, berdasarkan POJK Bo.77/2016 tentang Pengawasan Fintech Terdaftar di OJK, berikut ini hukumannya :

  1. Mengumumkan fintech pinjaman online (peer to perr lending/P2P) ilegal ke publik
  2. Mengajukan blokir situs web dan aplikasi ke Kominfo
  3. Memutus akses keuangan dari fintech ilegal
  4. Meminta perbankan untuk menolak pembukaan rekening tanpa rekomendari OJK
  5. Meminta bank melakukan konfirmasi ke OJK untuk rekening existing yang digunakan untuk kegiatan fintech ilegal
  6. Minta BI (Bank Indonesia) melarang fintech payment system memfasilitasi transaksi fintech ilegal
  7. Melaporkan fintech ilegal ke Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Polri

Kesimpulannya

Dengan makin merebaknya dan berkembangnya fintech ilegal di Indonesia saat ini, dan keluhan di masyarakat terkait pelayanannya yang kurang profesional. Serta teror-teror akibat penagihan kepada nasabah yang menunggak, membuat nama fintech atau pembiayaan pinjaman online menjadi tercoreng. Banyak masyarakat yang akhirnya antipati kepada fintech, meskipun hal itu imbas dari kesalahan prosedur yang dilakukan oleh fintech ilegal.

Secara positif keberadaan perusahaan fintech, sebenarnya sudah menjawab kebutuhan masyarakat akan proses transaksi elektronik yang lebih mudah dan cepat. Terutama dibidang pembiayaan dan ritel. Diharapkan kedepannya dengan ketegasan dan peraturan yang sudah resmi diberlakukan untuk menghambat pertumbuhan fintech ilegal, akan memperbaiki citra perusahaan fintech legal dan menumbuhkan kembali kepercayaan masyarakat.

Sejauh ini, berkat peran OJK dan lembaga terkait lainnya seperti Kominfo, Kemenkeu dan pihak Kepolisian,  terus mengimbau masyarakat lebih cermat dalam bertransaksi bidang keuangan digital dengan selalu mengecek apakah lembaganya resmi atau tidak, agar tidak mengalami masalah dikemudian hari. Semoga informasi ini bermanfaat untuk Anda. Salam sukses!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *